(021) 79189125
sekretariat@ikpi.or.id
Jl. Condet Pejaten No.3B, Jakarta
IKPI
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
Resmi sejak 1965 ยท 34 Cabang
Beranda
Profil
Tentang IKPI
Visi & Misi
Struktur Organisasi
Sejarah
Pendidikan
Kursus Online (LMS)
Brevet Pajak A
Brevet Pajak B
Brevet Pajak C
Pelatihan PPL
USKP
Direktori
Berita
Masuk
Daftar
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
๐ JDIH IKPI
Perpustakaan Hukum & Peraturan Perpajakan Indonesia
Cari
7
Dokumen
7
Berlaku
12
Kategori
Beranda
/
JDIH
Menampilkan
7
dari
7
dokumen
Halaman 1 / 1
๐
Berlaku
Peraturan Pemerintah
โข
Peraturan Pemerintah Bidang Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh
๐ PP No. 55 Tahun 2022
PP 55/2022 merupakan peraturan pelaksanaan UU HPP di bidang PPh.
๐ฐ
Berlaku
Peraturan Menteri Keuangan
โข
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
PMK Nomor 66/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan BKP/JKP dari Luar Daerah Pabean
๐ PMK-66/PMK.03/2022
PMK ini mengatur pengenaan PPN atas ekonomi digital termasuk streaming, marketplace, dan cloud.
โ๏ธ
Berlaku
Undang-Undang
โข
Undang-Undang Perpajakan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
๐ UU No. 7 Tahun 2021
UU HPP mengintegrasikan beberapa UU Pajak sekaligus, mencakup perubahan UU PPh, PPN, KUP, dan Program Pengungkapan Sukarela.
๐ข
Berlaku
Peraturan IKPI
โข
Standar Profesi Konsultan Pajak
Standar Profesi Konsultan Pajak Indonesia Edisi 2020
๐ SP IKPI 2020
Standar profesi yang wajib dipatuhi konsultan pajak anggota IKPI dalam menjalankan jasa perpajakan.
๐ข
Berlaku
Peraturan IKPI
โข
Anggaran Dasar & Rumah Tangga IKPI
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPI Hasil Munas XVI Tahun 2019
๐ AD/ART IKPI 2019
AD/ART IKPI ditetapkan dalam Musyawarah Nasional XVI IKPI tahun 2019 di Jakarta.
๐๏ธ
Berlaku
Peraturan DJP
โข
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis PPh Pasal 21
๐ PDJP No. PER-16/PJ/2016
PER-16 adalah peraturan teknis utama PPh Pasal 21 yang wajib dipahami setiap konsultan pajak.
๐ฐ
Berlaku
Peraturan Menteri Keuangan
โข
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
๐ PMK-242/PMK.03/2014
PMK ini mengatur prosedur pembayaran pajak melalui bank persepsi, pos persepsi, dan sarana elektronik.