(021) 79189125 sekretariat@ikpi.or.id
Jl. Condet Pejaten No.3B, Jakarta
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

๐Ÿ“š JDIH IKPI

Perpustakaan Hukum & Peraturan Perpajakan Indonesia

7Dokumen
7Berlaku
12Kategori
Filter aktif: Status: berlaku ร— Reset
Menampilkan 7 dari 7 dokumen
Halaman 1 / 1
๐Ÿ“‹
Berlaku Peraturan Pemerintah โ€ข Peraturan Pemerintah Bidang Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh

๐Ÿ“Œ PP No. 55 Tahun 2022
PP 55/2022 merupakan peraturan pelaksanaan UU HPP di bidang PPh.
๐Ÿ’ฐ
Berlaku Peraturan Menteri Keuangan โ€ข Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

PMK Nomor 66/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan BKP/JKP dari Luar Daerah Pabean

๐Ÿ“Œ PMK-66/PMK.03/2022
PMK ini mengatur pengenaan PPN atas ekonomi digital termasuk streaming, marketplace, dan cloud.
โš–๏ธ
Berlaku Undang-Undang โ€ข Undang-Undang Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

๐Ÿ“Œ UU No. 7 Tahun 2021
UU HPP mengintegrasikan beberapa UU Pajak sekaligus, mencakup perubahan UU PPh, PPN, KUP, dan Program Pengungkapan Sukarela.
๐Ÿข
Berlaku Peraturan IKPI โ€ข Standar Profesi Konsultan Pajak

Standar Profesi Konsultan Pajak Indonesia Edisi 2020

๐Ÿ“Œ SP IKPI 2020
Standar profesi yang wajib dipatuhi konsultan pajak anggota IKPI dalam menjalankan jasa perpajakan.
๐Ÿข
Berlaku Peraturan IKPI โ€ข Anggaran Dasar & Rumah Tangga IKPI

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPI Hasil Munas XVI Tahun 2019

๐Ÿ“Œ AD/ART IKPI 2019
AD/ART IKPI ditetapkan dalam Musyawarah Nasional XVI IKPI tahun 2019 di Jakarta.
๐Ÿ›๏ธ
Berlaku Peraturan DJP โ€ข Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis PPh Pasal 21

๐Ÿ“Œ PDJP No. PER-16/PJ/2016
PER-16 adalah peraturan teknis utama PPh Pasal 21 yang wajib dipahami setiap konsultan pajak.
๐Ÿ’ฐ
Berlaku Peraturan Menteri Keuangan โ€ข Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

๐Ÿ“Œ PMK-242/PMK.03/2014
PMK ini mengatur prosedur pembayaran pajak melalui bank persepsi, pos persepsi, dan sarana elektronik.